PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER CRIME HACKER

Penegakan kejahatan cyber crime di Indonesia masih belum mencerminkan asas equality before the law, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. namun belum bisa mengakomodir kejahatan (cyber crime). lantas bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap cyber crime hacker dan bagaimana pemidanaan terhadap crime hacker dalam hal terjadinya concursus idealis tindak pidana. penulis dalam penelitian mengunakan metode hukum normatif. yang mana sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang mengkaji bahan hokum. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. hasil penelitian yang didapati penulis yaitu cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. bentuk cyber crime saalah satunya hacking yang diatur undang-undang informasi dan transaksi elektronik. di Indonesia penegak hukum cyber crime diindonesia mengunakan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lembaga yang berwenanga menangani perkara hacker dibagi menjadi 3 yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian pemidanaan terhadap pelaku cyber crime hacker pada pelaku yang berinisial bba yang ditangani oleh kejaksaan negeri bantul, dapat termasuk ke dalam pemidanaan concursus idealis karena pebuatan pelaku dapat tergolong ke dalam lebih dari satu aturan pidana. kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan cyber crime yaitu: aspek penyidik, aspek alat bukti, aspek fasilitas, kemampuan digital forensic, aspek jurisdiksi