PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKHOHOL TIDAK MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN SLEMAN

PENELITIAN INI DILATAR BELAKANGI KARENA BANYAKNYA PENJUALAN DAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ALKHOHOL YANG SELALU MENINGKAT. MINUMAN KERAS BERALKHOHOL YANG PEREDARANNYA SECARA ILLEGAL DAPAT MERUSAK GENERASI BANGSA ,DIKARENAKAN PEREDARANYA TIDAK TERKONTROL HINGGA MENYEBABKAN PENJUALAN MINUMAN KERAS BERALKHOHOL DIJUAL SECARA BEBAS. MARAKNYA KEJADIAN YANG DITIMBULKAN EFEK DARI KONSUMSI MINUMAN ALKHOHOL MAKA SEHARUSNYA PEREDARAN MINUMAN KERAS ALKHOHOL HARUS SEGERA DIBERANTAS. TUJUAN DILAKUKAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS ALKHOHOL, MENEGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA PENEGAKAN HUKUM, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBERANTASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ALKHOHOL. DALAM PROSES PENELITIAN DATA INI DIKUMPULKAN DENGAN MELALUKAN WAWANCARA KEPADA APPARAT PENEGAK HUKUM YAITU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN, KANTOR POLISI RESORT SLEMAN, DAN DUKUH KANTONGAN, TRIHARJO, SLEMAN, SLEMAN. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN ALKHOHOL YANG DIGOLONGKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN SEHARUSNYA DALAM PROSES PENEGAKAN TIDAK MELALUI JAKSA PENUNTUT UMUM, NAMUN PADA FAKTANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN ALKHOHOL DIPROSES MELALUI LEMBAGA PENUNTUT UMUM. PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU MENEGAKAN PEREDARAN MINUMAN ALKHOHOL SANGATLAH BESAR. PERAN MASYARAKAT DENGAN MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MELAKUKAN PELAPORAN KEPADA PIHAK BERWAJIB KETIKA TERJADI KEGIATAN PEREDARAN MINUMAN ALKHOHOL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.