COLLABORATIVE GOVERNANCE: LOCAL WISDOM AND EMPOWERMENT LOCAL SOCIETY IN PAKEM, SLEMAN (CASE STUDY: ECO-TOURISM IN PAKEM, SLEMAN)

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem tata kelola kolaboratif dan menganalisis keseimbangan hasil yang dihasilkan. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber terkait dari tiga pemangku kepentingan yaitu PNS di Kecamatan Pakem dan Desa Hargobinangun, pihak swasta dari Ledok Sambi dan Bumi Tangkil, serta masyarakat sekitar dari forum Pokdarwis dan UMKM. Sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan melihat kondisi lingkungan, kondisi sosial, dan potensi kearifan lokal / aktivitas budaya di tempat wisata di Kecamatan Pakem. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka, seperti jurnal, buku, internet, peraturan perundang-undangan dan sumber artikel ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan kolaboratif di Kecamatan Pakem menggunakan sistem lintas sektor dan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melakukan komunikasi antar pemangku kepentingan melalui forum kemasyarakatan yang dibentuk seperti Pokdarwis dan UMKM. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Pakem sudah mulai aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis konsep ekowisata melalui perencanaan pembangunan desa wisata dan pemantauan kondisi lapangan secara berkala di tempat-tempat wisata tersebut. Sedangkan tempat wisata seperti Kaliurang, Ledok Sambi, Desa Wisata Turgo, dan Bumi Tangkil merupakan tempat wisata berkonsep ekowisata dengan cara pemberdayaan masyarakat, musyawarah, peningkatan ekonomi lokal, pemanfaatan kearifan lokal melalui penyelenggaraan program kegiatan pariwisata, penyediaan fasilitas, serta melakukan Gotong Royong dalam membersihkan dan memelihara lingkungan sekitarnya. Rapat kawalan diadakan jika diperlukan, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah desa, lembaga publik, pelaku pariwisata, dan masyarakat sekitar. Namun, sistem tata kelola kolaboratif di Kecamatan Pakem menghadapi beberapa kendala, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelarasan tujuan, integrasi antar pemangku kepentingan, dan penyesuaian dinamika sosial.</p>