PENERAPAN METODE FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PADA KURUN WAKTU TAHUN 2019-2022 MEMPERLIHATKAN ADANYA PENERAPAN METODE FAST TRACK LEGISLATION DIDALAMNYA. HAL INI TERJADI DISEBABKAN CEPATNYA PROSES YANG DILAKUKAN DALAM PEMBAHASAN HINGGA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG TERSEBUT. PROSES YANG CEPAT INI MENIMBULKAN PERMASALAHAN TERKAIT TATA CARA YANG DILAKUKAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG IDEAL. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG CEPAT TENTU AKAN MENIMBULKAN PERTANYAAN BESAR DARI MASYARAKAT, APALAGI PENGATURAN MENGENAI METODE FAST TRACK LEGISLATION SAMPAI SAAT INI BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA. TERDAPAT BEBERAPA UNDANG-UNDANG YANG DIYAKINI MELALUI PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG YANG CEPAT, YAKNI UU KPK, UU COVID-19, UU MINERBA, UU MK DAN UU CIPTAKER. SEHINGGA DARI PERMASALAHAN INI MENARIK UNTUK DIKAJI TENTANG BAGAIMANA PENERAPAN METODE FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. DALAM PENELITIAN INI, DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF, DIMANA DATA YANG DIDAPATKAN BERASAL DARI DATA SEKUNDER BERDASARKAN DARI BAHAN PUSTAKA YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN PERMASALAHAN. ADAPUN DATA YANG DIKUMPULKAN BERDASARKAN DARI STUDI KEPUSTAKAAN (LIBRARY SEARCH). KEMUDIAN DATA DIANALIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE DESKRIPTIF. SEHINGGA PENELITIAN INI MEMBERIKAN ANALISIS SERTA PEMILIHAN DATA YANG MENGGAMBARKAN KEADAAN YANG SESUAI DENGAN APA KEJADIAN DI LAPANGAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN DENGAN BAIK DAN CEPAT AGAR DAPAT DITERAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BERDASARKAN HASIL ANALISIS YANG TELAH DILAKUKAN, METODE FAST TRACK LEGISLATION DAPAT DILAKUKAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. TERDAPAT EMPAT TUJUAN YANG MENJADIKAN METODE FAST TRACK LEGISLATION DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA, YAKNI MEMENUHI KEINGINAN MASYARAKAT DALAM MERESPON KEBUTUHAN HUKUMNYA, MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, SEBAGAI SARANA DALAN MENANGGAPI PUTUSAN PENGADILAN DAN MENGURANGI PEMBUATAN PERPPU OLEH PRESIDEN. PEMENUHAN DARI KEEMPAT TUJUAN INI DAPAT MENJADI SOLUSI UNTUK MENERAPKAN FTL DALAM PEMBENTUKAN UU.