ISU HUMAN SECURITY DI PERBATASAN, STUDI KASUS: STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN MENGANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA DARI MALAYSIA TAHUN 2020

PASCA PEMERINTAH MALAYSIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN LOCKDOWN, SEBANYAK 5.985 ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPULANGKAN MELALUI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN. HAL INI DISEBABKAN HANYA KABUPATEN KARIMUN YANG MASIH MEMBUKA AKSES BAGI PARA TENAGA KERJA SEHINGGA DAERAH INI MENJADI SATU-SATUNYA PINTU UTAMA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIUPULANGKAN UNTUK MASUK KE INDONESIA. SEBAGAI JALUR TRANSIT SATU-SARTUNYA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI MALAYSIA, MEMBUAT KAWASAN KABUPATEN KARIMUN MENJADI DAERAH YANG SANGAT BERPOTENSI MENGHADAPI LEDAKAN JUMLAH KASUS COVID-19. BUPATI KARIMUN JUGA TELAH MENYADARI POTENSI LEDAKAN PENYEBARAN DARI KLASTER PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TRANSIT DAN PULANG KE KARIMUN. SEHINGGA DENGAN SEGERA MEMERINTAHKAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MEMBUAT KEBIJAKAN, SALAH SATUNYA KEPADA KSOP MENGINSTRUKSIKAN UNTUK MEMBATASI PELAYARAN PERGI MAUPUN PULANG DARI ATAU KE MALAYSIA. KERANGKA TEORI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG ANALISIS PENELITIAN INI ADALAH KONSEP HUMAN SECURITY DAN KEBIJAKAN PUBLIK. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN PENULIS UNTUK MENDUKUNNG PENELITIAN INI ADALAH PENDEKATAN KUALITATIF DENGAN TEKNIK PENELITIAN KEPUSTAKAAN DATA SEKUNDER. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN YANG DILAKUKAN ADALAH DENGAN MENGELUARKAN BEBERAPA KEBIJAKAN YANG MELIBATKAN BEBERAPA INSTANSI BERWENANG DALAM MENANGANI WABAH COVID-19 DI KABUPATEN KARIMUN. ADAPUN UPAYA TERSEBUT MEMBERIKAN HASIL YANG CUKUP SIGNIFIKAN DIMANA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BERHASIL MENEKAN ANGKA WARGA YANG POSITIF TERPAPAR COVID-19