PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS

TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI BAHWA DARI SEKIAN BANYAK REKLAME YANG TERDAPAT DI BAHU JALAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS MASIH ADA YANG TIDAK BERIZIN, OLEH SEBAB ITU PERLU DILAKUKAN RESPON DAN KAJIAN DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN MENGENAI PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. PENELITIAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN TERHADAP REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS. PENELITIAN INI ADALAH PENELITIAN HUKUM EMPIRIS DENGAN PENDEKATAN YURIDIS EMPIRIS. DATA YANG DIPEROLEH DARI STUDI LAPANGAN DIOLAH DAN DIANALISA SECARA KUALITATIF, PENELITIAN INI DILAKUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS. BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU YANG SESUAI DENGAN PENELITIAN INI TELAH MENUNJUKKAN HASIL BAHWA PENERTIBAN REKLAME SUDAH BERJALAN DI KABUPATEN BANYUMAS TETAPI HASILNYA BELUM MAKSIMAL KARENA TERBATASNYA JUMLAH SATPOL PP DI KABUPATEN BANYUMAS DAN KARENA KURANG KOORDINASI ANTARA SATPOL PP DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP).