ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPKM MIKRO TERHADAP PARIWISATA DITENGAH COVID-19 (STUDI KASUS : DESA SRIHARJO, KEPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL)

Penelitian ini dilakukan atas dasar beberapa permasalahan diantaranya pandemi Covid19 yang melanda Indonesia. Kemudian adanya peraturan yang membuat masyarakat dalam beraktivitas dibatasi oleh peraturan PPKM Mikro. Hal tersebut juga mempengaruhi dari sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, kesehataan dan lainnya. Harapannya dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana pengaruh dalam pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro terhadap pariwisata yang ada di Desa Sriharjo. Fokus penelitian pada kebijakan PPKM Mikro, sektor pariwisata dan umkm yang berada disekitanya. Metode penelitian yang digunakan adalah dua metode yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan mengambil data angka pendapatan dan pengunjung wisata tersebut. Teori yang digunakan ada tiga yaitu kebijakan publik, implementasi kebijakan dan konsep pariwisata dengan melihat aspek penerapan, evaluasi kebijakan PPKM Mikro, pengelolaan wisata, jenis wisata, tipe desa wisata dan jenis wisatawan yang khususnya di Desa Sriharjo. Penelitian ini berada di Desa Sriharjo, Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Data yang nantinya didapat dari wawancara dengan narasumber dan tambahan data dari website, jurnal atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul peneliti. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PPKM Mikro tersebut ketika sektor pariwisata ditutup maka pendapatan berkurang. Jika wisata sudah beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan maka pendapatan sudah membaik dan dampak yang dirasakan tidak terlalu besar. Adanya penerapan protokol kesehatan, program vaksinasi dan bantuan kepada warga terdampak cukup membantu masyarakat. Adanya PPKM Mikro dan vaksinasi juga menurunkan kasus positif Covid-19 sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Saran dari peneliti yaitu mempertegas penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan adanya bantuan jika diperlukan dan perlu ada serangkaian evaluasi dari pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Selain itu yang harus dilakukan pemerintah desa, pokdarwis maupun pengelola wisata perlu adanya koordinasi lebih agar dalam mengembangkan potensi desa wisata semakin baik. Tidak menutup kemungkinan pendapatan sektor wisata menjadikan APBdes dan pembuatan Peraturan Desa terkait hal tersebut.