PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT LIMBAH HASIL AKTIVITAS PERUSAHAAN

KUALITAS UDARA DI INDONESIA SEMAKIN MEMBURUK. SALAH SATU SEBAB HAL INI TERJADI KARENA SEMAKIN MARAKNYA KEGIATAN PERINDUSTRIAN DI INDONESIA. BANYAK PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH HASIL PRODUKSI KE DALAM MEDIA UDARA SECARA BEBAS TANPA MEMPERHATIKAN DAMPAK YANG AKAN DITIMBULKAN DIKEMUDIAN HARI. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN UDARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA SERTA UNTUK MENGETAHUI TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP KORPORASI PELAKU PENCEMARAN UDARA. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN YAITU METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOSEP DAN PENDEKATAN UNDANG-UNDANG DENGAN METODE ANALISIS DATA SECARA PRESKRIPTIF. HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN: 1. KORPORASI DALAM UUPPLH DIATUR DALAM PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, DAN PASAL 120 UUPPLH. 2. KARENA KORPORASI MERUPAKAN BADAN DENGAN TUJUAN YANG DICIPTAKAN OLEH MANUSIA, MAKA UNTUK MENENTUKAN KESALAHAN KORPORASI MENS REA KORPORASI DAPAT DILIHAT DARI MENS REA PARA PENGURUSNYA. SAAT INI PEMBUKTIAN KESALAHAN KORPORASI DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PENILAIAN HAKIM TERHADAP KORPORASI PELAKU PERBUATAN PENCEMARAN UDARA. KRITERIA PENILAIAN HAKIM TERHADAP KORPORASI TERSEBUT DAPAT DILIHAT DALAM PASAL 4 AYAT (2) PERMA NO.13 TAHUN 2016.