ASPEK HUKUM PENGGUNAAN AGEN DALAM MODEL BRANCHLESS BANKING DISISTEM PERBANKAN INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum keberadaan agen dalam model branchless banking di sistem perbankan Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan terhadap nasabah. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta di analisis secara deskritif. Branchless Banking adalah upaya pemerintah untuk memajukan sektor perekonomian yang menjadi program pemerintah dalam mengatasi permasalahan keuangan inklusif. Layanan ini membuat masyarakat ekonomi menengah kebawah yang berada di wilayah terpencil dapat menikmati layanan keuangan tanpa harus mendatangi kantor cabang, hal ini dikarenakan adanya perantara agen yang menjadi kepanjangan tangan dari bank, hal ini tentunya sangat membantu bagi kalangan masyarakat di wilayah terpencil yang ingin menikmati layanan keuangan tetapi terhalang dengan jarak, selain itu dengan adanya layanan branchless banking ini dapat membantu perbankan dalam meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun di lain sisi hadirnya agen dalam layanan ini bisa saja menimbulkan risiko bagi nasabah mengingat adanya peran agen yang terlibat dalam layanan ini. Untuk itu diperlukannya pengaturan upaya hukum yang akan dilakukan para pihak dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dikarenakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menaungi layanan ini hanya memberikan sanksi terhadap penyedia layanan branchless banking tanpa adanya sanksi yang diberikan pada agen bila sewaktu- waktu agen melakukan perbuatan yang diluar batas kewenangannya.