RESPON PEMERINTAH PAKISTAN TERHADAP KEPUTUSAN HUKUMAN MATI BAGI ZULFIQAR ALI OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Hubungan bilateral merupakan elemen utama dalam hubungan intenasional. Kejasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara dapat mencakup bidang diplomatik, ekonomi, militer, dll. Hubungan tersebut terlaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sebuah negara, dalam kerjasama tersebut sering terdapat konflik antar kedua negara. Salah satu bentuk contoh konflik yang terjadi yaitu adanya perdebatan terkait hukuman mati. Beberapa kalangan mengatakan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun beberapa juga berpendapat hukuman mati harus di tegakkan dengan melihat siatuasi dan kondisi serta seberapa parah kejahatan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Beberapa negara sudah menghapus hukuman mati bagi semua jenis kejahatan yang berada di 91 negara, setelah menghapuskan hukuman mati untuk setiap kasus pidana, 33.negara telah melakukan moratorium (de facto tidak tetap). Fokus dari penelitian ini akan membahas hukuman mati yang di dakwa kepada Zulfikar Ali salah satu warganegara Pakistan. Pada kasus ini pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh untuk mendukung adanya hukuman mati Zulfiqar Ali yang merupakan warganegara Pakistan, seperti yang telah tertulis pada Undang-Undang.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian bagaimana respon dari pemerintah Pakistan atas hukuman mati tersebut. Metode yang peneliti lakukan untuk mencari data yaitu melalui peraturan perundang–undangan, literatur, tesis, skripsi, jurnal, artikel, berita dan lain halnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba.