IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DILAKUKAN SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP RAKYAT, SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN,SERTA PELUANG UNTUK MENGURANGI KKN. BERDASARKAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, ASAS TRANSPARANSI/KETERBUKAAN IALAH ASAS YANG MELAYANI MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG AKURAT, JUJUR/TIDAK BERBOHONG, DAN TIDAK DISKRIMINATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN TETAP MENCERMATI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIBADI, GOLONGAN, DAN RAHASIA NEGARA. PENELITIAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI IMPLEMENTASI DAN KENDALA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHADI KABUPATEN KEBUMEN. METODE PENELITIAN SKRIPSI INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN HUKUM EMPIRIS. JENIS DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI MENCAKUP DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER DENGAN MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DAN RESPONDEN. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA YANG DIANALISIS BERDASARKAN TEORI TRANSPARANSI DARI RATMINTO DAN ATIK SEPTI, SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENGENAI INFORMASI IZINNYA BAIK DI WEBSITE MAUPUN DI BAGAN INFORMASI. SEDANGKAN HASIL PENELITIAN TERKAIT KENDALA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA YANG ADA JUSTRU TERKAIT SISTEM OSS ITU SENDIRI YANG MENGALAMI PERUBAHAN/PEMBARUAN FITUR-FITUR ATAU KETIKA SEDANG MAINTENANCE. HAL INI MENYEBABKAN PEMOHON MENGALAMI KETERLAMBATAN/KENDALA WAKTU PENYELESAIAN IZIN.