RESTRUKTURISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MENJADI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017

merupakan salah satu langkah pemenuhan tuntutan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan tersebut kemudian dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKI3) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hal ini maka peneliti menarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana proses perubahan struktur organisasi, serta faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan dan penyusunan struktur organisasi yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis proses restrukturisasi dan juga mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan restrukturisasi ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian campuran, yaitu teknik penulisan dengan menggabungkan teknik penulisan kualitatif dan kuantitatif.
Pada penelitian ini peneliti mendapat hasil dalam kegiatan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yaitu restrukturisasi yang dilakukan tidak terjadi pengurangan (Downsizing) melainkan yang terjadi adalah Pembesaran struktur (Upsizing). Dilanjutkan dengan pengelompokan kembali tupoksi (Delayering) pada DPPPA dengan melakukan pemisahan urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Urusan keluarga Berencana (KB) dan yang terakhir melalui pelimpahan wewenang (Decentralizing) karena DPPPA diberi wewenang oleh pemda Kabupaten Bengkalis untuk menjalankan program Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Selanjutnya terkait faktor yang mempengaruhi perubahan struktur organisasi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki 3 faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor inti atau pengaruh kekuasaan dimana Bupati serta DPRD berperan penting dalam membuat kebijakan serta mengesahkan pada yang berlaku. Selanjutnya, dengan faktor SDM dimana pada faktor ini pelaksanaan perubahan yang ada dilakukan dengan menimbang serta memperhatikan ketersediaan SDM yang ada dan yang terakhir merupakan faktor kebijakan pusat dan daerah dimana pada faktor ini kebijakan pusat berupa peraturan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang menjadi acuan pembentukan struktur organisasi baru pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Kesimpulan yang dapat diambil dari peneltian ini juga dapat dilihat berupa hasil analisis korelasi dan regresi yang menunjukan bahwa ke tiga faktor (Faktor inti, SDM, dan kebijakan pusat dan daerah) memiliki hubungan serta pengaruh terhadap perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dengan minimal nilai korelasi 0.456 dan regresi terendah sebesar 20.8%.