PENERAPAN ETIKA KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DI KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2019

Penerapan etika konstitusi terhadap penyelenggara Pemilu tahun 2019 di kota Yogyakarta dan Pematang Siantar, pada penerapannya DKPP berpegang pada ketentuan yang berlaku. Tentunya proses penegakan etika bagi Penyelenggara Pemilu, berimplikasi pada banyak hal. Pembahasan penulisan ini adalah penerapan etika konstitusi oleh DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu serta bagaimana implikasi penerapan etika konstitusi etika oleh DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta dan Pematang Siantar tahun 2019. Jenis Penulisan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana obyek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan, Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019, dan Putusan DKPP Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019. Teknik analisis data dilakukan secara prespektif dengan menggunakan metode dedukatif, maksudnya adalah data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum dalam mengkaji, menganalisis Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019, dan Putusan DKPP Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan etika konstitusi kaitannya dengan pemberhentian Penyelenggara Pemilu adalah Pertama, bahwa penerapan etika konstitusi menjadikan Penyelenggara Pemilu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak sebab sanksi yang diberikan dan menyebabkan Penyelenggara Pemilu lebih baik dan semakin berintegritas. Kedua, implikasi penerapan etika konstitusi menjadikan Penyelenggara Pemilu semakin berintegritas atas perwujudan dari semakin baiknya sistem Pemilihan Umum yang ada di Indonesia, sebagai bagian dari terciptanya Penyelenggara Pemilu yang independen dan bertanggungjawab.