PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU 2019

Ketentuan ambang batas atau yang dikenal dengan presidential threshold menjadi bahan diskursus di tengah-tengah masayarakat karena dianggap telah menciderai hak konstitusional partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perihal itu semakin mendapat sorotan dengan penyelenggaraan pemilu secara serentak tahun 2019. Sebagian kalangan menganggap kebijakan tersebut sudah tepat karena merupakan kebijakan hukum terbuka, sebagian lagi beranggapan bahwa pembentuk undang-undang salah menerjemahkan putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 14/PUU-XI/2103. Permasalahannya, yaitu. Pertama, bagaimana penerapan presidential threshold pada pemilu 2019. Kedua, apa saja dampak penerapan presidential threshold pada pemilu 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penerapan presidential threshold pada pemilu 2019 dan dampak penerapan presidential threshold pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan presidential threshold yang dilaksanakan pada pemilu 2019 tidak sejalan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan dampak dari penerapan presidential threshold pada pemilu 2019 menimbulkan dampak-secara yuridis, yakni melanggar hak konstitusional partai politik, dan hak warga negara