PELAKSANAAN PERATURAN PEDAGANG KAKI LIMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Kota Semarang kota yang kepadatan penduduknya yang mengalami lonjakan besar. Banyaknya masyarakat berada di Semarang tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan pekerjaan sampai saat ini tidak ada peningkatan yang membuat masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan berpindah alih pada sektor informal yaitu pedagang kaki lina. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan persoalan, baik pada masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun juga dimasalah kebersihan. Pengaturan pedagang kaki lima sebagai upaya menata dan menertibkan PKL. Tujuan diberlakukannya Peraturan pedagang kaki lima untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota sesuai dengab peraturan daerah. Peraturan daerah sudah ada, namun masih banyak pedagang kaki lima yang menempati kawasan yabg dilarang berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 yang berlaku. Penyelidikan ini diintegrasikan kedalam penyelidikan hukum empiris. Data yang dikumpulkan dengan data sekunder berupa buka, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berita yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif melalui penelusuran kepustakaan dan survei lokasi yang diteliti melalui wawancara dengan informan terkait. Investigasu mengungkapkan bahwa kota Semarang terhambat pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, kurangnya kesadaran akan peraturan, hak, kewajiban, larangan pedagang kaki lima, dan kekurangab personul Satpoll PP Semarang.