IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO TAHUN 2000 DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA STUDI KASUS PENGANTIN PESANAN DARI TIONGKOK TAHUN 2019 OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Perdagangan manusia atau human trafficking menjadi permasalahan yang telah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Dengan berkembangnya zaman, adanya globalisasi serta berkembangnya pengetahuan serta teknologi, membuat bentuk, modus, dan tujuan dari� perdagangan manusia ikut berkembang. Fenomena pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu bentuk perkembangan modus, bentuk dan tujuan perdagangan manusia. Melihat tingginya jumlah korban pengantin pesanan pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk melindungi serta melakukan pencegahan terjadinya perdagangan manusia berkedok perkawinan. Indonesia sebagai negara pengirim, penerima dan transit telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan manusia yaitu dengan meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi Protokol Palermo Tahun 2000 oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu RI dan KBRI di Beijing telah mengimplementasikan Protokol Palermo Tahun 2000 dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Kemenlu RRT dan Kedubes RRT untuk RI dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan WNI korban pengantin pesanan, menindak para agen yang ada di RRT serta melakukan pencegahan. Upaya lain yang dilakukan Kemenlu adalah bekerjasama dengan kementerian-kementerian, Bareskrim POLRI dan Kejaksaan dalam melakukan perlindungan, pencegahan serta menindak pelaku yang ada di Indonesia.