SALSABILA HUSNA SALWA (2022) IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO TAHUN 2000 DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA STUDI KASUS PENGANTIN PESANAN DARI TIONGKOK TAHUN 2019 OLEH PEMERINTAH INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (750kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (312kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Perdagangan manusia atau human trafficking menjadi permasalahan yang telah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Dengan berkembangnya zaman, adanya globalisasi serta berkembangnya pengetahuan serta teknologi, membuat bentuk, modus, dan tujuan dari� perdagangan manusia ikut berkembang. Fenomena pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu bentuk perkembangan modus, bentuk dan tujuan perdagangan manusia. Melihat tingginya jumlah korban pengantin pesanan pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk melindungi serta melakukan pencegahan terjadinya perdagangan manusia berkedok perkawinan. Indonesia sebagai negara pengirim, penerima dan transit telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan manusia yaitu dengan meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi Protokol Palermo Tahun 2000 oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu RI dan KBRI di Beijing telah mengimplementasikan Protokol Palermo Tahun 2000 dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Kemenlu RRT dan Kedubes RRT untuk RI dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan WNI korban pengantin pesanan, menindak para agen yang ada di RRT serta melakukan pencegahan. Upaya lain yang dilakukan Kemenlu adalah bekerjasama dengan kementerian-kementerian, Bareskrim POLRI dan Kejaksaan dalam melakukan perlindungan, pencegahan serta menindak pelaku yang ada di Indonesia.
Dosen Pembimbing: | Yulianto Achmad, S.H., M.H. | NIDN0020076102 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | Order Bride, Human Trafficking, Protocol Palermo |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 23 Jun 2023 02:57 |
Last Modified: | 23 Jun 2023 02:57 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/36294 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |