UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

GINA NUR AULIA (2023) UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (273kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (337kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (256kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (512kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (482kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (293kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (584kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (294kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (418kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (802kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat oleh pemerintah untuk  pemenuhan kebutuhan awal masyarakat dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat, pelayanan  publik harus menjamin kesejahteraan kehidupan  masyarakat secara merata. Masyarakat menganggap bahwa pelayanan publik   adalah hak sebagai manusia karena mempunyai hak asasi yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir. Peraturan  pelayanan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  yang didalamnya  mengatur tentang pelayanan publik. Peraturan kualitas pelayanan publik telah diatur dalam kejaksaan sendiri yaitu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-01/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa  standar pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia meliputi ruang lingkup jasa dan administratif. Pelayanan publik harus diintegrasikan dengan pelayanan informasi publik bertujuan memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Keywords : Public Service Quality, Public Service, Republican Prosecutor's Office  Indonesia, and Public Information Services for the Community.
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 21 Jun 2023 07:29
Last Modified: 21 Jun 2023 07:29
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/36318

Actions (login required)

View Item
View Item