PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN ONLINE BERBASIS PEER TO PEER LENDING (P2PL) ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)

Kemajuan teknologi digital membawa banyak manfaat dan perubahan, bahkan dalam layanan keuangan (Fintech) menggunakan bermacam-macam cara untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi mulai dari m-banking, e-commerce, pinjaman online (P2PL), dan lainnya. Kemajuan teknologi hadir untuk mempermudah pengguna layanan, namun juga menjadi pemicu munculnya investasi ilegal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berpotensi tidak optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan atas ketidakilegalannya tersebut. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan pengguna pinjaman P2PL ilegal dan mengetahui sanksi bagi para PUJK ilegal diwilayah hukum Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sumber data penelitian ini ialah data primer berupa wawancara, data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, website, dan didukung data tersier dari kamus bahasa indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum pengguna P2PL ilegal yang dilakukan OJK DIY bersama-sama dengan SWI ialah memberikan perlindungan hukum secara preventif (tindakan pencegahan; efektivitas kanal, edukasi, dan evaluasi kinerja), Represif (pemberian sanksi; berdasarkan perundang-undangan), dan Kuratif (tindakan penanggulangan; penerbitan ijin dan pembinaan). Pemberian sanksi PUJK ilegal dilakukan oleh SWI bersama-sama dengan Kepolisian menggunakan ketentuan Pasal 368 KUHP, ketentuan Pasal 27, Pasal 29 UU ITE yang sanksinya diatur Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4).