HARMONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

<p><span xss=removed><span xss=removed>Potensi sumber daya perikanan di Maluku Utara belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena dalam kenyataannya tindak pidana perikanan yang masih kerap saja terjadi, hal demikian menunjukan bahwa belum maksimalnya aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di bidang perikanan. Padahal penegakan hukum perikanan di Maluku Utara terdapat beberapa instansi, yakni; Polairda, Lanal, Satker PSDKP serta DKP Malut dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikannya berdasarkan pada Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menjadi menarik jika melihat beberapa instansi yang terlibat sebagai aparat penegak hukum di bidang perikanan, maka rumusan masalah yang diteliti yakni; 1) Bagaimana pengaturan terkait kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara?; 2) Bagaimana mengharmonisasikan aturan hukum terkait dengan kewenangan penyidikan di bidang perikanan lintas instansi di Provinsi Maluku Utara? dan 3) Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan pada masa yang akan datang?. Disamping itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum yamg digunakan yakni Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan dengan teknis analisis bahan secara deskriptif sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan. Pengawasan tindak pidana perikanan di Maluku Utara pada umumnya dilakukan di pelabuhan perikanan maupun langsung di laut, sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana perikanan. Namun dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh semua instansi (aparat) penegak hukum yang ada di Maluku Utara masih mengalami berbagai macam kendala. Kewenangan penyidikan tindak pidana pada bidang perikanan di Indonesia dewasa ini menggunakan pendekatan mekanisme atau sistem Multidoor Approach (penegakan multi rezim), yang pada kenyataannya belum mampu menjaga atau mendatangkan rasa keamanan di sektor perikanan. Maka perlunya penerapan sistem penegakan hukum yang mampu mengoptimalkan segenap kewenangan terhadap instansi yang di beri amanat oleh peraturan perundang-undangan kepadanya. Maka perlunya terobosan baru tentang mekanisme penegakan hukumnya yaitu dengan pendekatan sistem Single Agency Multy Tasks yang prinsipnya dapat mengintegrasikan seluruh kewenangan instansi pada satu badan atau lembaga agar lebih mudah dikoordinasikan dengan satu komando atau pada satu tangan.</span></span></p>