MEKANISME PERIZINAN USAHA PERHOTELAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PARANGTRITIS

Mekanisme perizinan usaha perhotelan di kawasan Pantai Parangtritis menjadi hal penting dalam menunjang Pantai Parangtritis sebagai objek pariwisata dan masyarakat yang hendak melakukan aktivitas ekonomi dengan melakukan kegiatan usaha perhotelan, Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perizinan usaha perhotelan di kawasan wisata Pantai Parangtritis serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelenggaraannya. Menjelaskan bagaimana prosedur perizinan perhotelan dikawasan wisata Pantai Parangtritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan melihat pelaksanaan dari hukum dengan dasar dokumen hukum.  Jenis dan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dengan langsung wawancara narasumber dan juga studi pustaka yaitu mengkaji bahan hukum dan literature yang berkaitan dengan mekanisme perizinan perhotelan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini ialah mekanisme perizinan perhotelan di kawasan wisata Pantai Parangtritis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 yang diselenggarakan melalui lima tahapan yaitu permohonan pendaftaran usaha pariwisata; pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; penerbitan TDUPar; dan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.Kata Kunci : Perizinan, Mekanisme Perizinan, Perizinan Perhotelan