ALTERNATIVE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MELALUI CONSTITUSIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum diselesaikan oleh negara sebagai pemegang kewajiban dengan hanya 3 kasus pelanggaran hak asasi manusia dari 15 kasus yang terjadi dari tahun 1965 sampai sekarang yang sudah selesai mekanisme peradilannya. Namun, putusan pengadilan tidak memberikan akses pemulihan yang efektif bagi korban sebagai hak konstitusionalnya. Serta Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai the guardians of constitutional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan merumuskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardians of constitutional khususnya dalam menjaga hak konstitusional korban pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggali prinsip dan peran Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi seperti jerman, dengan hasil penelitian jika pelanggaran konstitusi bisa juga di akibatkan oleh Putusan pengadilan dan/atau kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah putusan pengadila HAM dengan putusan tidak memberikan akses pemulihan bagi korban, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya, sehingga hasil penelitian ini merekomendasikan Mahkamah Konstitusi untuk diberikan wewenang Constitutional Complaint sebagai salah satu kewewenangnya sebagai alternative penyelesaian kasus pelanggaran HAM.