PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penangguhan penahanan di Kepolisian Resor Sleman pada tahap penyidikan dan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif dan objek penelitian dan pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literatur, karya ilmiah, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penangguhan penahanan itu sendiri sudah diatur dalam pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Permohonan penangguhan penahanan itu didasarkan atas permintaan tersangka atau terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Penangguhan penahanan itu sendiri adalah hak dari seorang tersangka atau terdakwa tindak pidana yang seharusnya diperhatikan lebih menyeluruh lagi. Untuk itu penyidik diharuskan untuk lebih teliti dan berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan agar terhindar dan bisa meminimalisir hambatan yang akan timbul pada saat proses pelaksanaan penangguhan penahanan. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penangguhan penahanan adalah penyidik tidak akan percaya dengan tersangka atau terdakwa dikarenakan penahanan di tingkat Penyidikan adalah kewenangan aparat penegak hukum. Setiap perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas.