IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PEMIDANAAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Penegakan hukum terhadap korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Adanya disparitas pemidanaan berdampak pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi tidak maksimal. Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai solusi disparitas putusan guna memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi korupsi. Namun demikian, implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum dapat diketahui analisis yuridisnya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset ke kas negara. Hal ini menarik untuk dikaji guna mendapatkan formulasi kebijakan hukum ius constituendum yang berkeadilan. Penelitian ini mengkaji mengenai: (1) pola pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi, (2) implikasi pembentukan pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pengembalian kerugian keuangan negara, dan (3) kebijakan preskriptif pengaturan formulasi pemidanaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dianalisis secara preskriptif. Bahan hukum diambil dari perpustakaan, internet, dan pengadilan. Persoalan yang dikaji memberikan simpulan yaitu : (1) pola pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemidanaan dilakukan dengan pidana penjara dan denda serta uang pengganti. (2) Implikasi pembentukan pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebagai legal substance arahan pertimbangan penjatuhan pidana dengan 6 (enam) tahapan. (3) Kebijakan pengaturan formulasi pemidanaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di masa depan adalah melalui legislasi pidana dengan menempatkan aturan pedoman pemidanaan pada peraturan setingkat undang-undang. Seyogyanya para aparat penegak hukum mendalami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan meningkatkan kompetensi agar bekerja lebih professional dan berintegritas.