UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN DI ARAB SAUDI

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah utuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI)di Arab Saudi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan analisis menggunakan global governance dan multilateral diplomacy sebagai fokus penelitian. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di Arab Saudi diantaranya: pertama, pemerintah Indonesia memohonkan pengampunan pada PMI yang terkena masalah di Arab Saudi. Kedua, pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan undang- undang sebelumnya. Ketiga, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Dan 10 Tahun 2019 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk mencegah penempatan PMI secara non prosedural. Kempat, mengeluarkan aturan Nomer 10 Tahun 2019 adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi PMI yang bermasalah di luar negeri. Kelima, pemerintah menetapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) antara pemerintah RI dan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi tindak perdagangan manusia.