HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS NOMOR 3/PDT.G/2015/PN.SBY)

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan perkawinan ini biasanya terjadi dinegara maju atau berkembang karena arus pekerjaan maupun wisata. Terdapat masalah yang timbul dalam perkawinan campuran misalnya perkawinan putus karena perceraian yang menimbulkan akibat mendasar pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut apalagi anak tersebut masih dibawah umur belum bisa memilih sendiri akan mengikuti ayah atau ibunya. Maka pertimbangan hakim sangat penting karena hakim harus memeriksa dan memutus dengan tetap mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak dan menjamin hak dan tumbuh kembang anak terpenuhi tanda adanya kekerasan ataupun diskriminasi. Penelitian ini akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak serta perlindungan kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji ketentuan undang-undang yang berlaku, dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak diberikan pada ibunya karena masih membutuhkan kasih sayang dari ibu, sedangkan ayahnya sudah lama tidak memperhatikan dan menafkahi sang anak. Terkait kewarganegaraan anak yaitu memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah baru dapat memilih kewarganegaraannya.