SYABRI CAHYANTORO (2021) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan. D3 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (356kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (48kB)
Bab I.pdf
Download (175kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (246kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (225kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (213kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (34kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (98kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (307kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (475kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
<p><span xss=removed><span xss=removed>Dalam kehidupan bernegara ini, identitas sangatlah penting dalam segala aspek kehidupan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang timbul. Termasuk dalam melaksanakan suatu perkawinan identitas merupakan sebuah hal yang paling diperlukan karena menyangkut suatu hubungan. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian yuridis empiris. Faktor dari dalam antara lain ; faktor Pendidikan, faktor keinginan yang kuat dan faktor disiplin hukum sedangkan untuk faktor dari luar meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor administrasi yang repot Sementara itu untuk penegakan hukumnya dilakukan secara Represif Yustisi dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian. Dalam hal penegakan secara Represif Yustisi Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan dan mengadili dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pelaku di wilayah DIY khususnya wilayah Kulon Progo tergolong cukup banyak. Instansi penegak hukum di wilayah Kulon Progo seharusnya lebih giat dalam melakukan kegiatan preventif.</span></span></p>
Item Type: | Thesis (D3) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 16 Dec 2021 07:07 |
Last Modified: | 16 Dec 2021 07:07 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3734 |