SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

<p><span xss=removed><span xss=removed>Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mengimplementasikan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan membuat program-program yang dapat mendukung percepatan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah memiliki beberapa program yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak sesuai dengan yang tertuang pada Konvensi Hak Anak. Dalam mewujdukan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta melalui Kampung Ramah Anak (KRA) diperlukan Collaborative Governance dengan adanya keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak</span></span></p>

<p><span xss=removed><span xss=removed>Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi suatu kenyataan sosial. Sumber data diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan serta didukung dengan dokumentasi berupa tulisan, gambar serta bukti fisik kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di RW 07 Pakuncen.</span></span></p>

<p><span xss=removed><span xss=removed>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen sudah dilaksanakan sesuai dengan teori collaboration dynamics menurut Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh. Indikator Shared Motivation dan Capacity For Join Action sudah berjalan dengan baik sedangkan indikator yang harus diperbaiki adalah Principled Engagement. Kemudian pada kegiatan interaktif, Indikator partisipasi dan pola komunikasi dalam kegiatan interaktif dalam Collaborative Governance sudah berjalan dengan baik namun indikator keterbukaan perlu diperbaiki dengan adanya laporan yang sifatnya formal serta dilaksanakan secara rutin. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemenuhan hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA).</span></span></p>

<p><span xss=removed><span xss=removed>Proses Collaborative Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen sebaiknya dilaksanakan dengan adanya komitmen resmi secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabakan sehingga proses juga dapat terkonsep dengan matang dan lebih jelas. Selain itu, sebaiknya Tim Gugus Tugas KRA membuat laporan yang sifatnya formal, secara rutin dan dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis maka akan meningkatkan dukungan dan akan menambah kepercayaan pemerintah, swasta serta masyarakat.</span></span></p>