THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN NON-PHYSICAL SEXUAL HARASSMENT CASES

Pelecehan seksual non-fisik telah ditetapkan sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022. Peraturan baru ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non-fisik. Karena tindak pidana tersebut bersifat kekerasan, maka ada peluang untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban pelecehan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual non-fisik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder. Kajan ini menghasilkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi korban sebagaimana diatur dalam pasal 4, dan penyelesaian pelecehan seksual non-fisik dapat diselesaikan melalui mediasi penal dalam upaya penerapan keadilan restoratif.