PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

Pemerintah Daerah memiliki peranan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air, Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana mengarahkan otonomi daerah kembali kepada kebijakan yang lama yaitu konsep sentralisasi. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa bab yang khusus membahas mengenai perizinan dimana kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin dicabut dan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air setelah berlakuknya Undang-Undang Cipta Kerja dan apa saja faktor penghambat dan pendorong pengelolaan sumber daya air setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui metode yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 peran Pemerintah Daerah menjadi tidak berkembang dalam artian pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang berakibat terhadap munculnya gangguan pada pelayanan publik yang tidak optimal dalam mengelola sumber daya air di setiap daerah.