PEMENUHAN HAK KETENAGAKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung, serta unntuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur implementasinya yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Selain itu indikator untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan dikolaborasikan menggunakan software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Perda belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yakni penerimaan tenaga kerja belum pro disabilitas, pelatihan kerja belum ada kekhususan untuk penyandang disabilitas dan masih jarang dilaksanakan, ditariknya kewenangan pengawasan ke pemerintah pusat dan provinsi, kurangnya SDM pendamping, belum siapnya penyandang disabilitas untuk diintervensi, serta muncul opini publik yang memperlihatkan adanya ketidakpuasan karena lambatnya dan bahkan tidak ada sosialisasi Perda, kurangnya sumber daya manusia pelaksana kebijakan, kurangnya anggaran, serta kurangnya peralatan dalam mendukung unit layanan disabilitas. Namun disisi lain terdapat faktor yang memperkuat yakni komunikasi Perda kepada pelaksana dilaksanakan dengan baik, kewenangan dijalankan dengan baik oleh stake holder, adanya kesadaran dan respon positif pelaksana serta adanya dukungan atasan, dan penerapan SOP memberi kemudahan penyandangan disabiitas serta adanya fragmentasi memberi kemudahan dalam pencapaian tujuan. Sehingga disarankan agar Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Perda, mengupayakan keberadaan sekolah iklusi yang memadai, mengoptimalkan sosialisasi, melakukan perencanaan yang tepat baik dari segi anggaran maupun kepegawaian, serta lebih aktif berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal.