IMPLICATION OF PRESIDENTIAL THRESHOLD TOWARDS PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA

Presidential Threshold sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2003 menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden hingga saat ini yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sudah diajukan dua puluh dua kali (hingga saat ini) untuk Judicial Review tetapi belum menemukan titik terang. Mahkamah Konstitusi yang merupakan satu-satunya lembaga pengajuan Judicial Review terhadap UUD selalu memberikan alasan yang sama yaitu: Presidential Threshold merupakan bagian dari Open Legal Policy, Presidential Threshold merupakan ketentuan yang memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia , dan tidak ada landasan hukum bagi pemohon (Legal Standing) dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketentuan Presidential Threshold dalam konstruksi Kebijakan Hukum Terbuka, Sistem Presidensial, dan Sistem Pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Presidential Threshold bukan bagian dari kebijakan; dalam UUD telah dinyatakan secara mutlak dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) dengan melihat konstruksi konsep Open Legal Policy. Jadi, mempertahankan ini akan melemahkan sistem presidensial di Indonesia.