ANALISIS SISTEM ZIPPER: STUDI PERBANDINGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI INDONESIA DAN BELANDA

Kewajiban keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen merupakan hasil dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008. Akan tetapi, hingga pemilu 2019 terlaksana, angka keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka 30%. Hal berbeda justru ditunjukan oleh Belanda. Dengan metode affirmative action dan sistem zipper, Belanda mampu untuk meraih kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perbandingan keterwakilan perempuan di Indonesia dan Belanda serta apakah sistem zipper dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan data sekunder. Hasil yang didapat adalah keterwakilan perempuan di Indonesia belum cukup baik jika dibandingkan dengan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian angka keterwakilan perempuan di Indonesia pasca pemilu 2019 yang berjumlah 20,5%. Hasil yang ditunjukan berbeda jauh dengan Belanda yang mencapai 41% pasca pemilu 2021. Kurangya keterwakilan perempuan di Indonesia disebabkan berbagai faktor seperti faktor kultural dan kesalahan penerapan sistem zipper. Sistem zipper Indonesia merupakan sistem zipper 3:1 yang sayangnya hanya mempengaruhi angka pencalonan saja.