UPAYA PEMERITNAH DAERAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten penghasil sampah terbesar di Provinsi Papua Barat.  Kenaikan timbulan sampah yang tidak diseimbangkan dengan pengelolaan yang baik dikarenakan tidak adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah mengakibatkan kegiatan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan kendala Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa tokoh penting dari Pemerintah Daerah Teluk Bintuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara maksimal. Pemerintah Daerah hanya memakai metode end-of-pipe solution yang tidak memenuhi standar pengelolaan sampah. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam mengatasi permasalahan sampah diantaranya belum peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah di Kabupaten Teluk Bintuni.