PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARIPERSPEKTIF PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Kebebasan berpendapat memiliki tujuan agar seseorang maupun kelompok dapat bebas menyatakan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui media sosial, perlindungan terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perUndang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kebebasan berpendapat melalui media sosial dan juga perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif pasal 28 Undang-Undang Dasar berdasarkan penyelesaian perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder yang mencangkupi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian dari studi kasus penyelesaian perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya berisikan kewajiban, tanpa adanya ketentuan hak yang diperoleh bagi pemegang hak dan juga belum dapat dikatakan melindungi kebebasan berpendapat karena belum terpenuhinya asas proposionalitas atau keseimbangan. Definisi terhadap batasan-batasan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang multitafsir dapat merugikan bagi pemegang hak tersebut. Bahwa Undang-Undang ITE lebih menekankan perlindungan kepada seseorang maupun kelompok yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di media sosial, bagi mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang di deritanya.