RIZKI HIDAYAT (2023) PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARIPERSPEKTIF PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (481kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (146kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (52kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (183kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (258kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (49kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (394kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (100kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (137kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (442kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (755kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Kebebasan berpendapat memiliki tujuan agar seseorang maupun kelompok dapat bebas menyatakan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui media sosial, perlindungan terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perUndang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kebebasan berpendapat melalui media sosial dan juga perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif pasal 28 Undang-Undang Dasar berdasarkan penyelesaian perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder yang mencangkupi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian dari studi kasus penyelesaian perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya berisikan kewajiban, tanpa adanya ketentuan hak yang diperoleh bagi pemegang hak dan juga belum dapat dikatakan melindungi kebebasan berpendapat karena belum terpenuhinya asas proposionalitas atau keseimbangan. Definisi terhadap batasan-batasan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang multitafsir dapat merugikan bagi pemegang hak tersebut. Bahwa Undang-Undang ITE lebih menekankan perlindungan kepada seseorang maupun kelompok yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di media sosial, bagi mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang di deritanya.

Dosen Pembimbing: Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Protection, Freedom of Speech, Social Media
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 02 Nov 2023 04:00
Last Modified: 02 Nov 2023 04:00
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/38037

Actions (login required)

View Item View Item