KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO OLEH DPR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberhentian Hakim Konstitusi yang dibenarkan oleh undang-undang serta menganalisis kesesuaian pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberhentian hakim Aswanto sebagai Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR dan Presiden adalah suatu tindakan intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman serta suatu tindakan inkonstitusional karena tindakan tersebut selain melanggar ketentuan Konstitusi dan UU MK juga melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum. Penelitian ini memberikan saran kepada DPR untuk menegakkan Kode Etik terhadap anggota-anggota DPR yang terlibat dalam pemberhentian Aswanto dengan memberikan sanksi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015. Serta memberikan saran kepada Aswanto sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberhentiannya dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2022 kepada PTUN agar nantinya Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan.