PERBANDINGAN PENERAPAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA DENGAN FILIPINA

Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan omnibus di Indonesia dan Filipina untuk mencari persamaan dan perbedaan penerapan omnibus law di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan ada persamaan dan perbedaan penerapan omnibus law di kedua negara tersebut. Persamaannya yaitu, pertama, kedua negara sama-sama memulai menggunakan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang di bidang investasi. Kedua, kedudukan undang-undang omnibus di kedua negara posisinya sederajat atau sama dengan undang-undang formal (formallegezetz). Lalu perbedaannya terkait karakteristiknya, di Indonesia metode omnibus dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat terlalu multiklaster dan terlalu banyak mencabut serta mengubah undang-undang sehingga pembahasan di parlemen mengalami penurunan kualitas serta tertutupnya ruang partisipasi publik. Sedangkan, di Filipina The Omnibus Investment Code of 1987 memuat hanya sedikit peraturan yang dicabut dan diubah serta hanya memiliki satu klaster sehingga jelas arah kebijakannya. Maka, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga legislatif (DPR) sebagai legislator menggunakan metode omnibus supaya hanya menggandeng undang-undang lain dengan klaster yang sama agar lebih jelas arah kebijakannya. Selanjutnya, pemerintah tidak boleh menutup ruang partisipasi publik dalam pembentukan suatu undang-undang agar tidak mencederai demokrasi, serta pemerintah harus memperbaiki kualitas legal drafting agar terbentuk produk hukum yang berkualitas.
Kata Kunci : Omnibus Law, Legal Drafting, dan Peraturan PerundangUndangan.