CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITAS BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Jika dilihat dari aspek penggunaannya cryptocurrency memiliki banyak fungsi untuk digunakan yakni, sebagai mata uang digital, asset digital dan komditas yang diperdaganggkan. Di Indonesia Cryptocurrency hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan lewat beberapa peraturan perudang-undangan, namun justru hal tersebut berlawanan degan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang menganggap cryptocurrency haram karena mengandung unsur gharar, dharar serta qimar dan tidak memenuhi syarat sil�ah secara syar�i. hal ini menjaadi menarik bagi penulis karena cryptocurrency sampai sekarang masi menimbulkan pro-kontra bukan hanya dikalangan masyarakat namun dikalangan pemangku kebijakan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prinsip hukum islam terkait penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas dan juga bagaimana perspektif hukum islam tentang wujud fisik cryptocurrency sebagai syarat legitimasi sebagai komoditas. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat normatif. Hasil yang didapati adalah terdapat perbedaan pandangan dan pendapat terhadap cryptocurrency yang terbagi menjadi tiga berupa yang menghalalkan, yang mengharamkan dan yang belum menentukan sikap (tawaqquf). Hanya saja, yang mengharamkan cryptocurrency jauh lebih banyak (mayoritas) daripada keduanya. Dan Mayoritas dari cryptocurrency saat ini masih belum bisa dapat memenuhi standar syar�i yang mensyaratkan harus adanya bentuk fisiknya dan dapat dilihat. Karenanya, menjadikan cryptocurrency sebagai komoditi untuk diperdagangkan ataupun diinvestasikan hukumnya haram. Adapun sebagian kecil cryptocurrency yang didukung oleh aset fisik seperti emas, perak dan logam mulia maka halal untuk dijadikan komoditi selama memenuhi dua syarat berupa; pertama, apabila illah dan jenisnya sama, maka jumlah nominalnya harus sama dan serah terima harus dilakukan secara tunai. Kedua, apabila illah dan jenisnya tidak sama, maka cukup dengan melakukan serah terima secara tunai.