PATRONASE POLITIK SEBAGAI PENGHAMBAT ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM PENGARUH REZIM INTERNASIONAL

SARAH MONICA BENLI (2023) PATRONASE POLITIK SEBAGAI PENGHAMBAT ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM PENGARUH REZIM INTERNASIONAL. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (494kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (114kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (152kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (389kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (148kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (149kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (392kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (511kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang mengapa Indonesia terlambat dalam meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). AATHP telah ditandatangani negara-negara anggota ASEAN sejak tahun 2002, tetapi tidak semua negara anggota ASEAN langsung meratifikasi perjanjian internasonal ini. Indonesia tidak meratifikasi AATHP lebih dari satu dekade, karena negara ini menghadapi hambatan-hambatan di dalam politik domestik. Kepentingan kelompok swasta menjadi alasan dari kebijakan non ratifikasi Indonesia selama lebih dari satu dekade. Pada tahun 2014, Indonesia melakukan perubahan kontras dengan kebijakan ratifikasi AATHP. Perubahan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang signifikansi dari kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, liberalisme digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis pengaruh kelompok swasta dan aktor-aktor lain di dalam politik domestik Indonesia terhadap kebijakan ratifikasi AATHP. Politik Patronase memandang bahwa kebijakan ratifikasi AATHP disebabkan dukungan aktor-aktor lain terhadap ratifikasi AATHP menjadi penyebab dari kemunculan kebijakan ratifikasi AATHP Indonesia.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Forest and Land Fires, Political Patronage, Business Elite, Political Elite
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Hubungan Internasional S1
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 04 Oct 2023 04:26
Last Modified: 04 Oct 2023 04:26
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/38361

Actions (login required)

View Item
View Item