PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2013

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas wujud pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro serta faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier metode pengumpulan data secara primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan daerah setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwasannya pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya beberapa persoalan yaitu kekurangan tenaga kerja selaku pengelola pasar serta fasilitas yang belum lengkap. faktor penghambat dalam penarikan retribusi ini yaitu adanya perbedaan antara besar tarikan pedagang los dan kios, kurang tegas adanya keberlakukan sanksi kepada pedagang yang tidak membayar pungutan retribusi, dan kurangnya kesadaran individu