PEMENUHAN ATAS HAK SEORANG ISTRI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1866/PDT.G/2022/PA.PT)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ini dapat putus dikarenakan adanya talak atau berdasar gugatan perceraian hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hak yang diterima seorang istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. serta untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan bahan penelitian ini ialah studi pustaka dan wawancara dengan metode tanya jawab lisan dengan Hakim di Pengadilan Agama Pati. Bentuk penelitian ini dianalisis secara preskriptif, yaitu penelitian dengan memberikan pendapat atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah bahwa hak yang diterima seorang istri pasca cerai harus diberikan sebelum ikrar talak oleh suami. Besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan suami. Adapun peran hakim dalam merealisasikan pemenuhan hak istri pasca cerai telah sesuai dengan memberikan arahan guna terpenuhinya hak-hak istri.