PENGGUNAAN BTP TIDAK SESUAI STANDAR PADA PRODUK GULA KELAPA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Ketersediaan bahan tambahan pangan (BTP) alami yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia, sehingga aspek keamanan serta kesehatan pangan menjadi perhatian. Meskipun sudah ada peraturan mengenai penggunaan BTP dalam Perka BPOM Nomor 36 Tahun 2013, namun beberapa pelaku usaha masih tetap menambahkan BTP tidak sesuai dengan peraturan. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Semua data yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis kemudian dipaparkan secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan di Rumah Produksi Gula Kelapa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) permasalahan yaitu mengapa masih banyak gula kelapa yang menggunakan bahan tambahan pangan tidak sesuai standar di Kabupaten Pangandaran serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang tidak sesuai standar pada produksi gula kelapa di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil, pertama alasan dari para pelaku usaha terkait penggunaan BTP yang berlebih adalah kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kedua, perlindungan hukum ada 2 (dua) diantaranya perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum berupa pemberian sanksi dan denda kepada produsen yang telah melanggar peraturan.