PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.338/K/PDT/2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Peralihan hak atas tanah melalui jual beli bisa didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Hal ini terdapat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No.338/K/PDT/2022 dimana dalam melakukan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli tanah dibawah tangan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengambilan bahan yaitu dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembeli yang melakukan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 338/K/Pdt/2022 dimana lelang eksekusi hak tanggungan dapat dijalankan karena pembeli bukan pembeli yang beritikad baik.