IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang kompleks, meliputi kerugian dan penderitaan fisik dan non fisik. Anak yang mengalami kekerasan seksual perlu dilindungi dan dipulihkan secara psikologis dan sosial. Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dapat berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku untuk memenuhi hak-hak anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyertakan permohonan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris dan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Terdapat 35 perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bantul sejak tahun 2020 hingga 2022, namun hanya terdapat 7 perkara yang menyertakan permohonan restitusi terhadap korban dalam tuntutan, dan terdapat 1 perkara yang permohonan restitusi ditolak Hakim. 6 perkara yang restitusinya dikabulkan, hak restitusi yang seharusnya didapatkan korban tidak terpenuhi karena terdakwa tidak ada itikad baik membayar restitusi. Putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Btl merupakan putusan yang tuntutan restitusinya ditolak, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa terdakwa merupakan orang tidak mampu karena dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.