PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL)

Perkara pembatalan dalam perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu suami istri serta harta kekayaan yang dibawa dan diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Terjadinya pembatalan terhadap perjanjian perkawinan disebabkan oleh berbagai alasan yang menimbulkan pertimbangan hakim yang berbeda-beda disesuaikan dengan masing-masing perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yaitu didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka perjanjian perkawinan dalam perkawinan perkawinan campuran (Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel) adalah batal demi hukum. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel tidak dapat digunakan pada saat ini mengingat ketentuannya sudah berbeda.