PEMBAHARUAN HUKUM TERKAIT PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN PENGUNGSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Permasalahan penyelundupan pengungsi disebabkan berbagai faktor. Pemidanaan terhadap para pelaku penyelundupan pengungsi saat ini dinilai belum memberikan nilai keadilan dan masih berorientasi untuk memberikan pembalasan melalui pemberian hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia saat ini, untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap para pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia, dan untuk mengetahui arah pembaharuan hukum terkait pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia pada masa mendatang serta dapatkah keadilan restoratif menjadi alternatif solusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknis pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau juga dikenal dengan teknik analisis deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia saat ini masih sangat sederhana, hanya diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) dan (2) UU Keimigrasian. Berdasarkan aspek substansi hukumnya, UU Keimigrasian belum mengatur secara lebih tegas tentang pembedaan antara penyelundupan pengungsi dan penyelundupan manusia. Bila dilihat dari aspek struktur hukumnya, terdapat 5 (lima) lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi, yakni Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Bila dianalisis melalui dimensi budaya hukumnya, UU Keimigrasian belum menjabarkan lebih lanjut soal pembangunan budaya hukum terhadap perkara penyelundupan pengungsi dan manusia yang perlu dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum maupun terhadap masyarakat sendiri. Pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pembalasan (absolut) dan belum bertujuan untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat. Arah pembaharuan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia pada masa mendatang sebaiknya memisahkan antara perkara penyelundupan pengungsi dan penyelundupan manusia dengan mengedepankan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pembalasan, tapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana melalui mediasi penal.