KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN PILKADA PASCA KONFLIK INTERNAL PARTAI (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020)

<p>Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan berjalan sukses dan penuh dengan dinamika politik. Perebutan restu dari Ketua Umum Partai dalam pencalonan, serta sikap partai dalam mengatasi konflik internal dan berhasil membuahkan kemenangan menjadi ketertarikan untuk dibahas. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai pengusul calon menerapkan jalan panjang dalam proses kandidasi calon. Selama proses kandidasi, DPC Partai telah mengirimkan 4 nama calon untuk diseleksi. Hasil seleksi oleh DPP Partai dalam Surat Rekomendasi memunculkan nama yang berbeda dari daftar yang telah diserahkan. Ketidaksesuaian tersebut memicu timbulnya konflik internal, bahkan terjadi pengalihan dukungan oleh kadernya. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh DPC Partai dan membuahkan kemenangan.</p>

<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Rekomendasi DPP Partai dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan Teori Penyelesaian Konflik Internal menurut Wiratman dan Teori Konsolidasi Internal menurut Noor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi yang relevan. Adapun teknis analisis data yang digunakan ada dengan cara reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.</p>

<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai dalam menyelesaikan konflik internal melakukan komunikasi politik dan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan partai. Sedangkan dalam pemenangan Pilkada 2020, DPC Partai melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam mengatasi konflik internal dan memenangkan Pilkada 2020. Namun, dari beberapa upaya tersebut masih belum optimal dan masih terdapat campur tangan dari pusat partai yang cukup kuat. Selain itu, dominasi peranan Pimpinan Pusat Partai menjadikan sistem sentralisasi dirasa masih kuat daripada sistem demokrasi yang semestinya diterapkan dengan baik untuk menciptakan demokrasi partai yang sesungguhnya serta kesolidan politik di tingkat lokal.</p>