PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi permasalahan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibuat untuk mengelola Aparatur Sipil Negara yang lebih baik. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini merupakan dasar dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memilki integritas, professional dan netral serta bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Apratur Sipil Negara terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara indonesia yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang memenuhi syarat tertentu dan diserahi tugas oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang dengan jangka waktu tertentu. Permasalahan yang ada apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini sudah dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat.