ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY RELATING TO THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE ILLEGAL CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND IN SLEMAN

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan dari tingginya pertumbuhan penduduk yang mendorong kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan lahan semakin meningkat, sehingga dapat berdampak pada penurunan jumlah lahan pertanian setiap tahunnya. Sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian yakni dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meminimalisir alih fungsi lahan pertanian di wilayah Sleman agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode penulisan kualitatif yang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyelesaian suatu masalah. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan serius yang masih terjadi di Sleman; sehingga Pemerintah Daerah Sleman melakukan beberapa upaya untuk melindungi lahan pertanian yang akan dialihfungsikan menjadi lahan terbangun secara ilegal.