PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) STUDI KASUS: KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR

Penelitian ini mencoba menjelaskan alasan prinsip Responsibility to Protect (R2P) tidak diterapkan dalam krisis kemanusiaan di Rohingya di Myanmar. Pembunuhan massal yang dilakukan pemerintah Myanmar tehadap etnis Rohingya di dalam negaranya dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM berat yang mencondong ke perilaku genosida. Namun belum terlihat aksi nyata keterlibatan masyarakat internasional, termasuk PBB dalam menyelesaikan konflik. Intervensi kemanusiaan berdasarkan Prinsip R2P yang yang berfungsi mencegah terjadinya empat jenis kejahatan seperti pembunuhan massal, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan pun tampaknya belum bisa direalisasikan pada kasus Rohingya. Adanya norma domestik yaitu prinsip non-intervensi yang secara teguh dipegang ASEAN membuatnya sulit menerima norma internasional yang baru yakni prinsip R2P untuk mencampuri urusan internal negara-negara anggotanya serta adanya kepentingan pribadi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mengancam menggunakan hak veto tampaknya menjadi alasan terhambatnya penerapan prinsip R2P oleh PBB terhadap kasus Rohingya di Myanmar.