PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual semakin banyak terjadi terutama yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sensorik. Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sensorik kerap kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual atau perkosaan sehingga menjadikan penyandang disabilitas sensorik kesulitan untuk melindungi diri atau bahkan melawan pelaku. Perkosaan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan hak asasi manusia, terlebih, penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan hidup sebagaimana mestinya sama seperti orang normal lainnya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas sensorik, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengacu pada data Undang-undang dan wawancara dengan narasumber. Proses pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan analisis secara sistematis dan logis dari jawaban narasumber, regulasi, dan penelitian terdahulu kemudian diolah agar dapat mendapatkan gambaran secara ringkas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pada penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan prosesnya tetap berpedoman pada KUHAP dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas dan disesuaikan dengan kebutuhan korban, sedangkan Perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan dilakukan sejak pemeriksaan hingga pasca putusan dalam bentuk pemberian pendamping, penerjemah, JBI, Psikolog, guru SLB, psikolog, tenaga medis, dan tenaga teknis.